Pangkal Pinang, 13 Januari 2026 — Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan laut strategis dunia dengan nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Namun, di balik potensi tersebut, kawasan ini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks, terutama akibat degradasi habitat pesisir dan pencemaran laut yang bersumber dari aktivitas daratan dan bersifat lintas wilayah. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang berbasis ilmu pengetahuan, kolaboratif, dan terintegrasi secara regional.
Menjawab tantangan tersebut, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), serta didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Transboundary Diagnostic Analysis (TDA). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Pangkal Pinang, Selasa (13/1).
Workshop ini dihadiri sekitar 70 peserta yang terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan), akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pesisir dan laut yang berkelanjutan melalui pendekatan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dr. Andri Nurtito, menegaskan bahwa wilayah pesisir Bangka Belitung saat ini menghadapi tekanan ekologis yang signifikan. Aktivitas pertambangan timah, alih fungsi lahan pesisir, serta pencemaran dari daerah hulu disebut sebagai faktor utama penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut yang berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Drs. Sayid Muhadhar, M.Si, menjelaskan bahwa workshop dan FGD ini bertujuan mengumpulkan serta memverifikasi data terkini mengenai kondisi habitat pesisir, sumber pencemaran dari daratan, serta kebijakan dan instrumen pengelolaan lingkungan. Ia menekankan bahwa pengumpulan data TDA tidak hanya dilakukan di Bangka Belitung, tetapi juga mencakup wilayah Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, sebagai bagian dari pendekatan lintas batas di kawasan Laut Cina Selatan.
Kegiatan diawali dengan pemaparan kunci bertajuk “Pentingnya TDA–SAP bagi Nasional” yang disampaikan oleh Ir. Aditya Yuniarti, M.M. dari KLH/BPLH. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa TDA–SAP bukan sekadar kewajiban proyek, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama regional. TDA menyediakan basis data ilmiah untuk memahami akar permasalahan lintas batas, sementara SAP akan diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (NAP) sehingga kebijakan pengelolaan pesisir nasional menjadi selaras, berbasis bukti, dan mampu menarik pendanaan lingkungan berkelanjutan.
FGD Mendalam: Mengurai Lima Isu Kritis Bangka Belitung
Sebagai bagian inti kegiatan, FGD dirancang untuk menggali secara mendalam lima isu kritis pengelolaan pesisir dan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diskusi difasilitasi langsung oleh para pakar PKSPL IPB University untuk memastikan analisis yang komprehensif dan terintegrasi.
- Isu Ekosistem, difasilitasi oleh Isdahartati, M.Si, membahas degradasi mangrove, lamun, dan terumbu karang akibat sedimentasi pertambangan dan alih fungsi lahan.
- Isu Kelembagaan (Governance), dipandu oleh Dr. Taryono Kodiran, mengkaji tumpang tindih kewenangan, tantangan penegakan hukum, serta kebutuhan sinergi antar tingkat pemerintahan.
- Isu Sosial Ekonomi, difasilitasi oleh Prof. Luky Adrianto, menyoroti ketergantungan masyarakat pada sumber daya pesisir yang menurun serta peluang pengembangan ekonomi biru yang inklusif.
- Isu Perikanan Tangkap dan Budidaya, dipandu oleh Dr. Akhmad Solihin, menelaah dampak kerusakan habitat terhadap produktivitas perikanan.
- Isu Pencemaran, difasilitasi oleh Prof. Ario Damar, berfokus pada identifikasi sumber pencemar utama dari daratan, seperti limbah tambang dan domestik.
Seluruh temuan dan analisis dari FGD ini akan menjadi masukan utama dalam penyusunan Transboundary Diagnostic Analysis (TDA). Selanjutnya, hasil TDA akan menjadi dasar perumusan Strategic Action Programme (SAP) dan Rencana Aksi Nasional (NAP) guna mendorong pengelolaan habitat pesisir dan pengendalian pencemaran laut yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun regional di kawasan Laut Cina Selatan.
Melalui kegiatan ini, PKSPL IPB University menegaskan perannya sebagai pusat keunggulan riset dan kebijakan pesisir yang berkomitmen mendukung pengelolaan laut berbasis sains, kolaborasi multipihak, dan kerja sama regional demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia.
Pelaksanaan Workshop TDA–SAP ini turut berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 (Ekosistem Lautan) melalui penguatan upaya perlindungan dan pemulihan habitat pesisir serta pengendalian pencemaran laut; SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui pengelolaan ekosistem pesisir sebagai bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi berbasis alam; SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui pemanfaatan data ilmiah dan pendekatan inovatif dalam perencanaan pengelolaan pesisir; serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra regional dalam mengelola isu lingkungan lintas batas secara berkelanjutan.