Bogor, 8 Oktober 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University terus mendorong penguatan kapasitas, kepakaran, dan kelembagaan dalam pengembangan kajian valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi pertama bersama para ahli valuasi ekonomi sebagai langkah awal untuk melakukan konsolidasi kepakaran sekaligus menyusun roadmap pengembangan valuasi ekonomi ke depan.
Rapat koordinasi ini menjadi ruang untuk membahas kebutuhan kajian valuasi ekonomi saat ini, memetakan sebaran kepakaran beserta tingkat kompetensinya, serta mengidentifikasi langkah yang diperlukan untuk membangun jejaring ahli yang mampu menjadi mitra strategis dalam berbagai kebutuhan kajian valuasi ekonomi.
Selain membahas pemetaan ahli, forum juga mendiskusikan usulan pembentukan tim penyusun, keterlibatan para pakar, kemungkinan pembentukan asosiasi masyarakat ahli valuasi ekonomi, hingga milestone menuju lembaga pengusul sertifikasi kompetensi valuasi ekonomi.
Memetakan Kepakaran dan Kebutuhan Valuasi Ekonomi
Salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi adalah bagaimana membangun sistem yang dapat memetakan kebutuhan kajian valuasi ekonomi dengan ketersediaan kepakaran yang dimiliki. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kompetensi ahli, level kepakaran, serta peran yang dapat dijalankan dalam proses kajian, baik sebagai asesor, penilai, maupun tenaga ahli.
Dalam diskusi, Agus menyoroti semakin luasnya kebutuhan analisis ekonomi yang berkaitan dengan isu lingkungan, termasuk blue carbon dan berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya.
“Apakah kebutuhan analisis blue carbon dan kebijakan-kebijakan lainnya, itu juga perlu pemahaman prinsip ekonomi. Harus ada pengelompokan seperti training, supaya nanti ada pengklasifikasian. Bagaimana misalnya kesiapan kita sebagai mitra yang diperlukan?” ujar Agus.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kepakaran valuasi ekonomi perlu dilakukan secara sistematis, tidak hanya melalui pengalaman praktis, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan klasifikasi kompetensi.
Kebutuhan untuk memperluas cakupan keahlian juga disampaikan Leli yang menekankan pentingnya memasukkan kajian karbon dalam pengembangan kepakaran, khususnya ketika membahas sumber daya alam.
Valuasi Ekonomi sebagai Dasar Pengukuran Manfaat Sumber Daya
Dalam diskusi, pentingnya valuasi ekonomi juga dilihat dari kemampuannya untuk memberikan nilai yang lebih terukur terhadap manfaat suatu sumber daya. Andan menilai bahwa valuasi ekonomi memiliki peran penting dalam mempertemukan nilai input dan output melalui proses monetisasi.
“Apakah valuasi ekonomi itu penting? Menurut saya penting, antara nilai input maupun output. Perlu adanya monetisasi dan berapa manfaat yang diperoleh sehingga satuan nilainya sama,” ungkap Andan.
Perspektif tersebut memperkuat posisi valuasi ekonomi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan mengukur manfaat sumber daya secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan monetisasi, manfaat yang dihasilkan dari sumber daya dapat diterjemahkan ke dalam nilai ekonomi yang lebih mudah dibandingkan dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam proses pengambilan keputusan.
Membangun Asosiasi Ahli Valuasi Ekonomi
Selain aspek teknis, rapat koordinasi memberikan perhatian terhadap kebutuhan penguatan kelembagaan para ahli valuasi ekonomi. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah pembentukan asosiasi yang dapat menjadi wadah keilmuan sekaligus memperkuat jejaring para ahli.
Supri, dengan mempertimbangkan pengalaman kerja sama ILCAN dengan BRIN dan sejumlah lembaga, menyampaikan perlunya mempertimbangkan dua jalur pengembangan kelembagaan.
“Menurut saya ada dua trek, membangun satu asosiasi sifatnya keilmuan, seperti asosiasi eksklusif tentang valek dan siapa saja expert-expert untuk valuasi,” jelas Supri.
Pembentukan asosiasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkuat basis keilmuan, membangun jaringan antar-ahli, serta mengembangkan standar kompetensi dalam bidang valuasi ekonomi. Dalam diskusi juga dibahas pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan valuasi, termasuk pertimbangan antara Life Cycle Cost (LCC) dan Life Cycle Economics (LCE).
Catatan penting yang mengemuka dalam rapat adalah perlunya memperkuat asosiasi tersebut agar tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi juga memiliki peran dalam pengembangan keilmuan, peningkatan kapasitas, dan penguatan profesionalisme ahli valuasi ekonomi.
Menuju Sistem Sertifikasi Kompetensi
Pembahasan kemudian berkembang pada kebutuhan membangun sistem sertifikasi kompetensi valuasi ekonomi yang memiliki konstruksi kelembagaan dan regulasi yang jelas. Nurdin mengusulkan agar mekanismenya dapat dikembangkan dengan pendekatan yang memiliki kerangka pengaturan seperti pada bidang kajian lainnya.
“Skenarionya dibuat mirip seperti AMDAL, buat peraturan sertifikasinya, lembaga mana yang bersertifikat dan mengusulkan ke PDULKA, untuk mengajukan lembaga penilaian dan sertifikasi valek,” kata Nurdin.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai milestone yang perlu disiapkan apabila ke depan terdapat lembaga yang diusulkan untuk berperan dalam sistem penilaian dan sertifikasi kompetensi valuasi ekonomi.
Andy juga menyoroti pentingnya memperjelas konstruksi sertifikasi konsultan serta aspek kelembagaan yang perlu dipersiapkan.
“Mengenai sertifikasi konsultan ini, kurang apa kalau dari sisi konstruksi atau sertifikasinya,” ujar Andy.
Menurutnya, penguatan basis valuasi juga perlu dibangun melalui landasan yang kuat dan tetap membuka ruang kemitraan dengan perguruan tinggi.
“Memperkuat basis valuasi versi IPB,” tegas Andy.
Hal tersebut menjadi salah satu arah penting yang dapat dikembangkan PKSPL IPB dalam memperkuat posisi akademik dan kelembagaan dalam bidang valuasi ekonomi.
PKSPL IPB Siapkan Platform Valek untuk Mendukung Implementasi
Tidak hanya membahas aspek kepakaran dan kelembagaan, PKSPL IPB juga telah menyiapkan website Valuasi Ekonomi (Valek) sebagai salah satu instrumen pendukung implementasi kajian di lapangan.
Platform tersebut disiapkan agar dapat digunakan secara langsung dalam proses kajian untuk membantu menentukan total nilai ekonomi suatu wilayah. Kehadiran platform Valek menjadi langkah PKSPL IPB dalam menghubungkan pengembangan metodologi dengan kebutuhan praktis di lapangan.
Dengan dukungan platform digital, proses valuasi ekonomi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan menghasilkan informasi yang dapat mendukung analisis mengenai nilai serta manfaat sumber daya di suatu wilayah.
Pengembangan ini sekaligus memperkuat pendekatan PKSPL IPB yang mengintegrasikan keilmuan, kepakaran, teknologi, dan kebutuhan implementasi dalam pengembangan valuasi ekonomi.
Memperkuat Basis Valuasi Ekonomi Indonesia
Rapat koordinasi pertama ini menjadi momentum awal untuk menyatukan perspektif para ahli mengenai kebutuhan pengembangan valuasi ekonomi ke depan. Beberapa agenda yang perlu ditindaklanjuti mencakup pemetaan kepakaran, penyusunan tim ahli, penguatan asosiasi, pengembangan pelatihan dan klasifikasi kompetensi, penyusunan kerangka sertifikasi, serta penguatan platform Valek.
Bagi PKSPL IPB, rangkaian langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem valuasi ekonomi yang lebih terstruktur dan memiliki basis keilmuan yang kuat. Penguatan basis valuasi versi IPB diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan kajian sumber daya alam, konservasi, blue carbon, pengelolaan ruang, maupun kebutuhan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Ke depan, penguatan asosiasi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dikembangkan. Asosiasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ahli untuk berbagi pengetahuan, memperkuat kapasitas, membangun standar profesi, sekaligus mendorong terbentuknya sistem kompetensi valuasi ekonomi yang kredibel.
Penguatan kepakaran dan kelembagaan valuasi ekonomi yang didorong PKSPL IPB berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14: Ekosistem Lautan dan SDG 15: Ekosistem Daratan, melalui pengembangan pendekatan ekonomi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memperkuat dasar pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas ahli, pelatihan, klasifikasi kompetensi, serta pembahasan sertifikasi juga mendukung SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan kompetensi profesional berbasis keilmuan. Sementara itu, penguatan asosiasi dan jejaring antara akademisi, ahli, lembaga, serta pemangku kepentingan berkontribusi terhadap SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan membangun kolaborasi yang lebih terstruktur dalam mendukung kebijakan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, PKSPL IPB tidak hanya mendorong diskusi mengenai bagaimana menghitung nilai ekonomi suatu sumber daya, tetapi juga memulai langkah untuk membangun ekosistem kepakaran valuasi ekonomi yang memiliki standar, kelembagaan, dan dukungan teknologi. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen PKSPL IPB untuk memperkuat peran ilmu pengetahuan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.